Menilik Fenomena Intoleransi di Indonesia Masa Kini
Oleh Administrator

Menilik Fenomena Intoleransi di Indonesia Masa Kini

21 Mei 2021  |  Resensi

Menilik Fenomena Intoleransi di Indonesia Masa Kini

Oleh: Arrizal A. Jaknanihan (Peserta Magang Editor Bahasa Inggris, LIPI Press)

 

Judul buku: Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia

Editor: Cahyo Pamungkas dan Yogi Setya Permana

Penulis: Amin Mudzakkir, Anggi Alfriansyah, Cahyo Pamungkas, Hikmat Budiman, Ibnu Nadzir, M. Saifullah Rohman, Saiful Hakam, Septi Satriani, Sri Yanuarti, Usman, dan Yogi Setya Permana

Penerbit: LIPI Press

Tahun terbit: 2020

Jumlah halaman: xii + 363 halaman

ISBN: 978-602-496-169-5 (cetak), 978-602-496-168-8 (e-book)

Setelah masa reformasi, Indonesia pernah didapuk sebagai salah satu model negara toleran; tempat agama dan demokrasi dapat hidup secara berdampingan. Akan tetapi, citra tersebut mulai diragukan dalam lima tahun terakhir. Munculnya berbagai fenomena, seperti pembakaran tempat ibadah di Tanjung Balai dan mobilisasi massa untuk memprotes mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP), pada 2017 menggambarkan tren intoleransi yang semakin meluas di masyarakat Indonesia. Akan tetapi, apakah fenomena tersebut sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan? Buku Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia mendorong pembaca untuk lebih memahami isu ini secara lebih kontekstual di Indonesia.

Bunga rampai yang disusun oleh Cahyo Pamungkas dan Yogi Setya Permana selaku editor ini menganalisis fenomena intoleransi dan politik identitas Indonesia pada masa kontemporer. Meskipun intoleransi muncul dalam berbagai bentuk, intoleransi agama menjadi fokus dalam buku yang dibagi menjadi 12 bab ini. Pembahasan berangkat dari pendapat Martin van Bruisen bahwa terdapat ‘conservative turn’ atau kembalinya arus konservatisme dalam kehidupan beragama di Indonesia. Buku diawali dengan pembahasan terkait konsep ‘intoleransi’ yang disusul oleh studi kasus pada sembilan provinsi paling intoleran di Indonesia dalam kurun 2012–2017 menurut Setara Institute, Wahid Foundation, dan Komnas HAM. Provinsi tersebut di antaranya: Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Aceh, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Banten.

Intoleransi: Fenomena Sosial atau Label Semata?

Bab I dan II yang secara berurutan ditulis oleh Cahyo Pamungkas dan Hikmat Budiman membahas problematika dari konsep ‘intoleransi’. Sejak peristiwa 212 dan berbagai gerakan yang mengikutinya, ‘intoleransi’ seakan menjadi istilah yang digunakan secara manasuka. Istilah tersebut kerap digunakan untuk menggeneralisasi masyarakat dengan pandangan berbeda pada isu tertentu, padahal sikap toleran ataupun intoleran masyarakat di lapangan bersifat sangat cair. Survei Populi Center pada 2019 menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap berbagai isu membentuk suatu spektrum, alih-alih polarisasi antara mereka yang toleran dan intoleran. Sebagai contoh, seorang individu dapat bersikap ‘liberal’ pada isu kebijakan ekonomi ataupun pendidikan, tetapi berubah menjadi ‘konservatif’ ketika dihadapkan pada isu LGBT dan poligami. Bab ini menyimpulkan bahwa label ‘toleran’ ataupun ‘intoleran’ harus dipahami secara kontekstual dan tidak dapat disamaratakan sebagai tren umum di seluruh penjuru Indonesia.

Tidak Selalu Sama di Tiap Daerah

Setelah mengulas fenomena intoleransi secara kritis, bahasan kemudian dilanjutkan dengan studi kasus intoleransi secara khusus di sembilan provinsi di Indonesia. Bab III yang ditulis oleh Yogi Setya Permana membahas peran ulama dan dayah (pesantren) dalam politik di Aceh, terutama pascakonflik TNI dengan Gerakan Aceh Merdeka pada 2005. Bab ini membahas bagaimana ulama-dayah tradisional yang memiliki basis massa pada tingkat akar rumput berperan besar dalam memengaruhi interpretasi penerapan hukum syariah di Aceh. Meningkatnya peran ulama-dayah setelah peristiwa reformasi dapat terjadi dalam upaya menggantikan ulama reformis yang cenderung dikaitkan dengan Orde Baru. Serupa dengan peran Nahdlatul Ulama di Jawa Timur pada Bab X, ulama-dayah berperan aktif dalam rekonsiliasi masyarakat Aceh pada periode pascakonflik.

Bab IV dan VII membahas peristiwa yang berkaitan dengan tahun politik sepanjang 2017–2019. Bab IV membahas bagaimana pertarungan dalam Pemilihan Gubernur Sumatra Utara 2018 mereplikasi sentimen agama yang digunakan di DKI Jakarta tahun sebelumnya. Bab IV yang ditulis oleh Septi Satriani menjelaskan kondisi apa yang menyebabkan taktik mengangkat sentimen agama dapat digunakan juga di Sumatra Utara. Serupa dengan bahasan tersebut, Bab VII yang ditulis oleh Amin Mudzakkir menjelaskan fenomena politik Islam yang terjadi di Jawa Barat sebelum dan sesudah adanya gerakan 212. Bab tersebut membahas pengaruh politik agama yang berlangsung dalam pemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2018. Jawa Barat menunjukkan salah satu pergeseran tren di Indonesia yang dulu disebut Robert W. Hefner sebagai civil Islam menjadi conservative Islam yang banyak disebutkan oleh pengamat.

Masih berkaitan dengan tahun politik di Jakarta, Bab VI yang ditulis oleh Anggi Alfriansyah membahas tentang menyebarnya intoleransi melalui organisasi Rohis di sekolah menengah atas di Jakarta. Respons organisasi tersebut terhadap dugaan penistaan agama oleh BTP dalam pilkada turut menjadi fokus dalam analisis bab ini. Tidak hanya membahas tentang intoleransi yang disebarluaskan melalui organisasi siswa, bab ini turut membahas kritik penulis terhadap lingkungan pendidikan yang memungkinkan ide intoleransi dapat tersebar. Analisis bab ini menyentuh aspek mikro dari dinamika politik agama hingga ranah institusi pendidikan sepanjang pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.

Bab V dan XI menjelaskan studi kasus Banten dan Sulawesi Selatan. Bab V yang ditulis oleh Saiful Hakam menjelaskan faktor yang membuat intoleransi masih marak di provinsi tersebut, di antaranya seperti Peraturan Bersama Menteri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 yang dinilai mempersulit pembangunan rumah ibadah bagi kelompok minoritas. Bab tersebut turut membahas bagaimana Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang justru berperan pasif dalam mewujudkan toleransi karena membangun relasi yang timpang antara kelompok Islam dan agama minoritas di Banten, meski ditandai dengan konflik yang minim. Sementara itu, Bab XI yang ditulis oleh Ibnu Nadzir menjelaskan tentang studi kasus Perda Syariah di Sulawesi Selatan, secara spesifik di Kabupaten Bulukumba. Kasus Sulawesi Selatan cukup unik karena lepas dari intoleransi di provinsi tersebut, Perda Syariah menjadi agenda yang tidak populer.

Terakhir, Bab IX, X, dan XI secara berurutan membahas studi kasus yang terjadi di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur. Studi kasus yang dibahas unik karena secara tradisional ketiga daerah tersebut dikenal sebagai wilayah yang toleran. Namun, setelah reformasi terdapat berbagai gerakan politik Islam dan organisasi masyarakat berhaluan konservatif mendapatkan ruang. Dalam Bab IX yang ditulis oleh Sri Yanuari, dibahas berbagai macam bentuk intoleransi di Jawa Tengah, mulai dari yang bersifat langsung sampai administratif, seperti kolom agama di KTP. Kota Solo menjadi salah satu fokus bahasan karena menjadi salah satu kota yang menghadapi gerakan konservatisme dalam beberapa tahun terakhir. Bab IX yang ditulis oleh Usman membahas faktor yang menyebabkan peningkatan kasus intoleransi dalam beberapa tahun terakhir di DIY, daerah yang memiliki citra sebagai salah satu kota terdamai di Indonesia. Kemudian, Bab XI membahas tentang pembangunan narasi Islam moderat atau wasatiyyah oleh Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Bagian ini turut menjelaskan bagaimana narasi tersebut berusaha didiseminasikan melalui berbagai macam platform, termasuk sosial media.

Memahami Intoleransi secara Lebih Kontekstual

Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia dapat menggambarkan fenomena intoleransi secara lebih kontekstual. Berbeda dari pendapat yang menggeneralisasikan fenomena ini, studi kasus dalam buku dapat menyorot kompleksitas dari isu intoleransi di berbagai wilayah Indonesia. Tidak hanya itu, pilihan studi kasus di sembilan provinsi juga turut menggambarkan ide utama yang berusaha disampaikan oleh penulis. Meskipun intoleransi dapat dipandang sebagai tren umum, kasus yang ada di tiap daerah menunjukkan lokalitasnya masing-masing. Studi kasus Aceh dan Sulawesi Selatan yang dibahas dalam Bab III dan XI contohnya, menunjukkan kasus unik ketika kelompok yang kerap dicap intoleran justru memiliki peran besar dalam menjaga perdamaian daerah. Demikian juga dengan studi kasus Jawa Tengah dan DIY dalam Bab VIII dan IX, menunjukkan bagaimana kelompok moderat tetap berusaha mengimbangi beberapa kelompok Islam pascareformasi yang cenderung konservatif.

Selain itu, kasus yang diangkat juga relevan untuk dibahas. Studi kasus yang disorot bersifat kontemporer dan dampaknya masih dapat diamati hingga buku diterbitkan, seperti peristiwa seputar tahun politik 2017–2019 yang dibahas dalam studi kasus Sumatra Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Selain seputar tahun politik, buku juga membahas kasus yang cakupannya beragam, mulai dari tingkat makro seperti di Banten, hingga mikro seperti peran organisasi Rohis di DKI Jakarta. Selain itu, pembahasan juga cukup banyak mengulas peran sosial media yang berkontribusi besar dalam berlangsungnya fenomena ini. Bahasan dalam buku dapat memperkuat analisis pada peristiwa-peristiwa serupa yang akan datang pada waktu dekat, salah satunya Pilkada 2022–2023 mendatang.

Meskipun poin utama untuk memahami intoleransi secara kontekstual sudah tersampaikan, sebagian studi kasus yang diangkat belum bersifat koheren. Bab yang membahas kasus seputar tahun politik menunjukkan keterkaitannya antara satu dan yang lain, tetapi beberapa studi kasus, seperti ulama-dayah di Aceh dan Perda Syariah di Sulawesi Selatan seakan terpisah dari yang lainnya. Hal tersebut membuat keunikan kasus di masing-masing daerah dapat tersorot, tetapi gambaran besar yang dapat mengaitkan satu kasus dengan kasus yang lainnya sekilas sulit untuk ditemukan.

Terlepas dari kekurangan tersebut, buku ini berhasil menggambarkan tema besar terkait intoleransi dengan sangat apik. Konsep ‘intoleransi’ diulas secara kritis sebelum akhirnya dilanjutkan dengan studi kasus di sembilan provinsi. Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia layak dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi para pengamat sosial, penggiat isu agama, dan pembuat kebijakan agar dapat lebih memahami fenomena intoleransi agama di Indonesia serta keterkaitannya dengan dinamika sosial politik di daerah. Termasuk bagi para mahasiswa yang berfokus pada isu politik agama, studi kasus dalam buku ini dapat menjadi pilihan untuk memperdalam analisis studi. Buku dapat diakses secara bebas di tautan:

https://lipipress.lipi.go.id/detailpost/intoleransi-dan-politik-identitas-kontemporer-di-indonesia.

 

0 Komentar pada artikel ini

 

Tinggalkan Balasan

Email yang dimasukkan tidak akan dipublish. Inputan yang bertanda * harus diisi